BRMP Tekankan Sinkronisasi Kebijakan dan Perlindungan Konsumen dalam Regulasi Perberasan Nasional

Jakarta – Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP), Fadjry Djufry, menegaskan pentingnya sinkronisasi kebijakan dan penguatan mutu beras dalam upaya memperkuat sistem perberasan nasional. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris BRMP, Husnain dalam sambutan pembukaan Focus Group Discussion (FGD) bertema “Regulasi Perberasan Nasional di Tengah Tantangan Pasar: Sinkronisasi Kebijakan, Penguatan Mutu, Peran Produsen, dan Perlindungan Konsumen” yang digelar di Jakarta, Rabu (24/9).

Menurut Fadjry (di tempat terpisah), beras tidak hanya menjadi sumber pangan utama masyarakat Indonesia, tetapi juga indikator stabilitas ekonomi dan sosial. Namun, dinamika pasar yang kian kompleks menimbulkan tantangan serius, mulai dari fluktuasi harga, ketidakseimbangan pasokan dan permintaan, hingga isu mutu yang memengaruhi kepercayaan konsumen.

“Mutu beras bukan sekadar soal kualitas pangan, tetapi juga menyangkut perlindungan konsumen. Konsumen berhak memperoleh beras yang aman, bergizi, dan berkualitas dengan harga yang wajar,” tegasnya.

Fadjry juga menyoroti fenomena ketergantungan pada beras putih yang kerap dianggap sebagai simbol modernisasi. Padahal, kandungan gizinya lebih rendah dibanding beras merah atau cokelat yang lebih kaya nutrisi untuk mencegah stunting. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga menambah beban ekonomi rumah tangga dan devisa negara.

Sebagai langkah konkret, BRMP melalui Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian telah mengembangkan Laboratorium Mutu Beras dan Pascapanen Serealia serta Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) beras. Namun, Fadjry menekankan bahwa upaya tersebut harus diperkuat dengan kolaborasi lintas sektor dan sinkronisasi kebijakan agar lebih efektif.

Beberapa isu utama yang dibahas dalam FGD antara lain perubahan status Standar Nasional Indonesia (SNI) Beras dari sukarela menjadi wajib, penyederhanaan kelas mutu, serta penguatan infrastruktur pengujian dan lembaga penilaian kesesuaian.